Batam, Rajawalimedia.net – Di Batam banyak pihak yang menyayangkan sikap Pertamina, yang belakangan cenderung tidak terbuka soal kuota bahan bakar minyak terutama premium khususnya di Batam, Kepri. Pihak Ombudsman Kepri mencermati soal BBM yang di distribusikan lewat SPBU Kota Batam.
“Mereka pengendara mobil dan motor selalu menyampaikan aspirasi ke publik bahwa tidak ada Bahan Bakar premium di sebabkan suplai penurunan kuota di Kepri dan Batam di batasi,” ucap Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Parohha Patar Siadari, menjawab pertanyaan para awak media. Minggu (24/1).
Ironisnya masyarakat lebih sering tidak menemukan premium dan pertalite di SPBU, sehingga lebih sering mengisi pertamax yang harganya jauh lebih tinggi,” tambahnya
“Masalah ini memberatkan masyarakat di sebabkan tidak ada ketersediaan premium dan pertalite, melihat tandanya hanya pada saat-saat antrian panjang kendaraan di SPBU, setiap mobil tanki mengisi BBM sejenis premium Dan pertalite selalu terlambat atau tidak ada,”Ujar Lagat
“Memang diakui oleh Ombudsman, setelah pihaknya menelusuri ke sejumlah SPBU memang pendistribusian BBM ini sangat dibatasi Pertamina dan
malahan kuota setiap SPBU berbeda-beda, ada yang didrop tiap hari tapi hanya satu kali kalau dulu bisa sampai dua kali,” lanjutnya.
Baca juga : Ketua DPD RI Nilai Kabupaten Agam Layak Jadi Sentra Tanaman Biofarmaka
“Yang lebih ironisnya pengakuan dari petugas di sejumlah SPBU lain bahwa distribusi premium dan pertalite hanya beberapa kali dalam seminggu.
Artinya tidak selalu setiap hari dikirimkan jenis BBM premium untuk untuk Kota batam,” Ungkapnya
Lagat melihat tingginya volume kendaraan yang terus bertambah di Batam tentunya makin membutuhkan ketersediaan BBM yang lebih murah dan terjangkau. Mengingat persoalan seperti ini sudah pasti sering terjadi di Batam, Ombudsman meminta Pertamina terbuka soal kuota ini.
Mengapa hal ini dirahasiakan? inikan barang publik yang merupakan tugas Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN), yang ditugaskan untuk menyediakannya sebagai perpanjangan tangan negara melayani masyarakat,” jelas Lagat.
Selanjutnya pihaknya menegaskan, “melihat antri yang panjang di SPBU Kota Batam itu sebagi gambaran buruk, bila dikaitkan dengan Batam sebagai daerah tujuan investor asing. Malahan sebagai pengembangan industri tapi BBM sulit didapatkan premium di batam, ironis kan, apabila memang ada perubahan kebijakan pemerintah soal jumlah kuota, sampaikan saja dan apa alasannya,”Ujarnya Lagat.
Namun Saya berharap, “Agar pertamina meyakinkan pada pihak regulator (Kementerian ESDM) bahwa di sini perlu ditambah kuotanya,” Tambahnya
“Dari pihak Ombudsman Kepri sudah merencanakan akan melakukan kembali survei soal distribusi BBM ini, di SPBU yang ada di Kepri dan Batam,” jelasnya ( Jfr.Btm )
