Sidoarjo. Rajawalimedia.net – Pj.Bupati Sidoarjo, Hudiyono didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo, Ibu Muzayyiningsih Hudiyono mengikuti Rapat Koordinasi Sinergitas Program Prioritas Bidang Kesehatan Tahun 2021 Penurunan AKI, AKB dan Stunting Provinsi Jawa Timur secara Virtual diikuti 19 Kabupaten/Kota, di Ruang Command Center, Jumat (22/1/21).
Turut hadir Kepala Bappeda Sidoarjo, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Acara dibuka dengan paparan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Bahwa program prioritas kesehatan ibu hamil, bayi dan stunting, Dimana presiden berpesan agar jangan sampai ada stunting kematian bayi dan ibu yang meningkat. Issue prioritas dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dengan adanya reformasi sistem kesehatan Nasional.
Penyebab dari kematian ibu disebabkan oleh eklamsi, pendarahan, penyakit jantung, infeksi dll. Untuk jumlah kematian bayi per tahun sejumlah 3.611. 63% meninggal pada umur 0-6 hari. Untuk mengatasi AKI,AKB, dan stunting tidak mungkin dilakukan hanya 1 atau 2 OPD namun perlu sinergitas dan kerja sama dari banyak OPD. Selain bekerjasama dari OPD juga sudah kerjasama dengan ormas dengan membuat kesepakatan MOU yang diharapkan dapat bersatu dalam percepatan.
Baca juga :Â Butuh Puluhan Warga Untuk Barongan Bambu di Sungai Garuda Sragen
Untuk penanganan semua seharusnya dibantu oleh nakes. Karena kondisi pandemic sistem rujukan dihentikan karena dikhususkan untuk covid-19 sehingga banyak hambatan yang terjadi. Diharapkan dapat menghidupkan kembali posyandu karena posyandu sangat penting karena pandemic banyak hambatan yang terjadi. Semua itu juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan.
Dalam arahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang menyampaikan, “banyak problem besar yang harus dihadapi mengenai stunting, Pentingnya membangun kesadaran untuk remaja dimana harus menyambungkan dengan BKK bersama-sama menurunkan stunting. Serta bersama – sama membangun sinergitas perlu pendampingan dari PKH dan harus segera menyiapkan SIPD”, ujarnya melalui virtual.
Khofifah berharap kab/kota bisa menyinkronkan menjadi bagian pintu masuk SIPD untuk format penganggaran.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Ibu Arumi dardak, menyampaikan banyak hal yang perlu disiapkan dan dilakukan dalam pencegahan meningkatnya AKI,AKB dan stunting.
“Selama ini sudah berupaya dengan langkah pencegahan sampai intervensi. Mulai melakukan semenjak pertengahan 2020”, terangnya.
Armuni melihat saat ini Posyandu banyak yang tutup walaupun sudah menerapkan SOP, banyak kendala yang terjadi saat dilapangan dan secara teknis dilapangan tidak lancar.
Istri Wagub Jatim Emil Dardak ini berharap dapat diaktifkan kembali adanya posyandu karena posyandu memiliki peran yang sangat strategis di masyarakat.
Baca juga :Â Ketua DPD RI Ingin Pasar Dukung Pemulihan Ekonomi Masyarakat
“Untuk pencegahan AKI,AKB dan stunting. Intervensi remaja juga dilakukan dengan kerja sama bersama remaja genre dengan melakukan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi”, terangnya.
Arahan dari Gubernur Jatim dan ketua TP PKK Jatim akan segera ditindaklanjuti pemkab Sidoarjo. Hal itu disampaikan Hudiyono selepas mengikuti rakor.
“Isu stunting dan kematian ibu melahirkan memang menjadi prioritas program nasional dalam mewujudkan SDM yang unggul. Pemkab Sidoarjo sudah siap melaksanakan arahan dari Gubernur Jatim dan ketua TP PKK Jatim. RSUD Sidoarjo sudah lama menerapkan layanan cepat penanganan ibu melahirkan, ada namanya program Si Maneis (Sidoarjo maternal neonatal emergency System) dimana aplikasi ini memberikan layanan cepat dalam penanganan ibu melahirkan sehingga meminimalkan kematian ibu dan bayi”, terang Hudiyono. (YL)